LIGONEWS.ID, GORONTALO – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyelenggarakan kegiatan “Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan Desa Tahun 2022 Kabupaten Gorontalo” yang bertempat di Hotel Aston Gorontalo, Rabu (16/11/2022).
Kegiatan tersebut melibatkan Dr. H. Rustam Hs Akili, SE, SH, MH selaku Staf Khusus Wakil Ketua DPR RI Dr. H. Rachmat Gobel, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo/Kepala KPPN Gorontalo, Sugiyarto,S.E.,Ak,M.Sc.,Ph.D, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Heru Tarsila, S.E., Akt, Dewi Setyarini
Analis Kebijakan Ahli Madya Keasdepan Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial.
Turut hadir Bupati Gorontalo Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd, Inspektorat Daerah, Bappeda, Badan Keuangan, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Perindagkop, Dinas Kominfo, Dinas Dukcapil serta Camat dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
Dalam keterangan pres realesenya Kepala Perwakilan BPKP Heru Tarsila menjelaskan, adapun pelaksanaan kegiatan workshop dilatarbelakangi oleh perlunya upaya pengawalan dan pelaksanaan kolaboratif atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembanguan desa dalam rangka mengatasi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.
“Dalam menyikapi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 tersebut, Pemerintah melalui peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian APBN Tahun 2022 telah mengambil kebijakan berupa refocussing penggunaan dana desa Tahun 2022 pada tiga fokus utama, yaitu penggunaan dana desa untuk, Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTD), Penaganan Covid-19 dan terakhir Ketahanan Pangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, kegiatan workshop bertujuan membangun komitmen dan upaya bersama pemerintah daerah, kecamatan dan desa dalam mengelola penggunaan dana desa sesuai yang diprioritaskan.
“Pemerintah mendorong pengelolaan dana desa yang cepat tepat dan terpadu, khususnya dalam upaya penanganan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Selain itu, kegiatan workshop ini diharapkan dapat menghasilkan desain pembinaan dan pengawasan intens secara kolaboratif antara instansi pemerintah dalam upaya mengawal dan mengawasi akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa secara keseluruhan,” pungkas Heru Tarsila. (Adv)
Sumber : Humas BPKP Perwakilan Gorontalo Editor : Dafid Mohamad
