Ligonews.ID – Evaluasi SPPI menjadi perhatian DPR RI setelah lima peserta pelatihan Program Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih meninggal dunia. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta pemerintah menata ulang pelaksanaan program secara menyeluruh.
Nurdin menilai evaluasi harus mencakup keselamatan peserta dan mutu pelatihan. Ia menyampaikan sikap itu dalam keterangannya kepada Parlementaria, Senin (29/6/2026).
SPPI memiliki posisi strategis dalam penyiapan sumber daya manusia pengelola koperasi. Program ini menargetkan lahirnya tenaga penggerak ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Evaluasi SPPI Harus Periksa Seleksi dan Medis
Nurdin menyampaikan duka cita kepada keluarga lima peserta yang meninggal dunia. Ia meminta pemerintah memeriksa tahapan pelatihan sejak proses awal.
“Kami ikut berduka cita yang mendalam kepada keluarga para peserta yang meninggal dunia. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh rangkaian pelatihan,” ujar Nurdin Halid.
Menurutnya, pemerintah harus mengecek seleksi kesehatan, pengawasan kondisi fisik peserta, dan kesiapan layanan medis selama pelatihan berlangsung.
“Mulai dari proses seleksi kesehatan, pengawasan kondisi fisik peserta selama pendidikan, hingga kesiapan sistem penanganan medis. Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pengembangan sumber daya manusia,” katanya.
Nurdin menegaskan pelatihan tetap perlu membentuk disiplin dan kompetensi peserta. Namun, penyelenggara harus menempatkan keselamatan sebagai batas utama dalam setiap rangkaian pendidikan.
Kurikulum Koperasi Perlu Lebih Teknis
Nurdin juga mendorong pemerintah memperkuat kurikulum SPPI. Ia ingin lulusan program ini memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih secara profesional.
Menurutnya, peserta harus menguasai kompetensi teknis dan manajerial. Kompetensi itu meliputi stock opname, pengelolaan persediaan barang, visual merchandising, strategi pemasaran, penjualan, akuntansi, audit, dan tata kelola keuangan.
“Penguasaan berbagai kemampuan tersebut menjadi fondasi penting untuk membangun koperasi desa yang sehat, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai penggerak ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Nurdin menilai koperasi desa membutuhkan pengelola yang memahami bisnis, tata kelola, dan akuntabilitas. Koperasi tidak cukup hanya mengandalkan modal pemerintah.
SDM Tentukan Keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih
Nurdin berharap evaluasi SPPI melahirkan penyempurnaan tata kelola pelatihan. Ia ingin pemerintah meningkatkan kualitas penyelenggaraan tanpa mengorbankan aspek keselamatan.
Ia juga menilai keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Pengelola koperasi harus mampu menjalankan lembaga ekonomi secara sehat, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Kita ingin para peserta SPPI nantinya tidak hanya memiliki disiplin dan semangat pengabdian, tetapi juga kompetensi bisnis yang kuat sehingga mampu mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang produktif, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa,” pungkasnya.
