LIGONEWS.ID, Kota Gorontalo – MoU Pemprov Gorontalo menjadi pembahasan utama dalam rapat penyusunan draf Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Rumah Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Rabu (1/7/2026).
Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda menggelar rapat tersebut bersama kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, serta mitra strategis pemerintah daerah.
Rapat ini membahas tujuh rancangan kerja sama yang menyasar penguatan tata kelola pemerintahan, digitalisasi transaksi daerah, peningkatan layanan publik, penguatan peran BUMD, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD.
MoU Pemprov Gorontalo Perkuat Tata Kelola dan Digitalisasi
Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, mengatakan pembahasan draf kerja sama tersebut menjadi bagian dari langkah Pemprov Gorontalo untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
Menurut Danial, pemerintah daerah tidak bisa mengoptimalkan PAD dengan cara parsial. Pemprov Gorontalo perlu membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, lembaga keuangan, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Optimalisasi PAD tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, lembaga keuangan, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan,” kata Danial Ibrahim.
Danial juga menekankan pentingnya penyusunan dokumen kerja sama secara cermat. Setiap rancangan harus memuat aspek hukum, tata kelola, pembagian kewenangan, mekanisme pelaksanaan, serta sistem monitoring dan evaluasi.
Langkah itu bertujuan memastikan seluruh kerja sama tidak hanya selesai pada proses penandatanganan. Pemprov Gorontalo ingin setiap dokumen benar-benar bisa berjalan, terukur, dan memberi manfaat langsung bagi daerah.
Tujuh Kerja Sama Masuk Pembahasan
Dalam rapat tersebut, Pemprov Gorontalo membahas Nota Kesepahaman dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.
Pemprov Gorontalo juga membahas Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Kerja sama ini mengarah pada penguatan sistem pembayaran daerah dan digitalisasi transaksi pemerintah.
Rancangan kerja sama berikutnya melibatkan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Pemprov Gorontalo mendorong perluasan kanal pembayaran pajak daerah secara elektronik melalui kerja sama tersebut.
Bank Mandiri juga masuk dalam agenda pembahasan. Kerja sama dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk diarahkan untuk mendukung percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD.
Rapat tersebut turut membahas kerja sama Pemprov Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait penyelenggaraan Gerai Samsat. Agenda ini menyasar peningkatan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemprov Gorontalo juga membahas Nota Kesepahaman dengan PT Gorontalo Fitrah Mandiri. Kerja sama ini berfokus pada penguatan peran BUMD dalam pengembangan investasi, perdagangan, penyediaan energi, sektor pertambangan, dan bidang usaha strategis lainnya.
Agenda terakhir membahas Perjanjian Kerja Sama dengan PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Sulawesi Utara. Kerja sama tersebut mendukung peningkatan pelayanan Samsat Terpadu, pertukaran data, serta kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
Dokumen Kerja Sama Dikaji Bersama Biro Hukum
Rapat berlangsung dengan pembahasan teknis terhadap setiap rancangan dokumen. Peserta menelaah klausul kerja sama, pembagian kewenangan, mekanisme pelaksanaan, hingga aspek pengawasan.
Biro Hukum, Biro Pemerintahan, perangkat daerah terkait, dan para mitra kerja memberi masukan terhadap isi dokumen. Pemprov Gorontalo ingin memastikan seluruh kerja sama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip Good Governance.
Suasana rapat berjalan fokus. Para peserta mencermati setiap poin agar dokumen kerja sama memiliki dasar hukum yang jelas dan bisa dijalankan secara akuntabel.
Danial berharap pembahasan tersebut menghasilkan dokumen kerja sama yang berkualitas, implementatif, dan mampu memperkuat sinergi antarinstansi.
Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya menyasar peningkatan PAD. Pemprov Gorontalo juga ingin memperkuat basis data perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mempercepat layanan digital, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Rapat ditutup dengan komitmen seluruh peserta untuk menyempurnakan setiap rancangan dokumen sesuai hasil pembahasan. Setelah final, dokumen kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti menuju proses penandatanganan dan implementasi.
Pemprov Gorontalo menargetkan kerja sama yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah daerah ingin memperkuat tata kelola yang profesional, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
