LIGONEWS.ID, BONE BOLANGO — Bapenda Provinsi Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik di Tilongkabila, Selasa (21/7/2026), untuk memastikan berkas masyarakat tidak berwisata dari meja ke meja tanpa kepastian.
Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, Danial Ibrahim, memimpin evaluasi Standar Pelayanan Publik Tahun 2026. Ia melibatkan instansi pemerintah, kepolisian, Jasa Raharja, Ombudsman, akademisi, media, dan masyarakat dalam pembahasan tersebut.
Forum dimulai dengan pemaparan standar pelayanan oleh Danial bersama para penyelenggara layanan. Peserta kemudian membahas persyaratan, sistem, prosedur, jangka waktu, biaya, produk layanan, pengaduan, dan kemampuan petugas.
“Standar pelayanan harus terus disesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,” ujar Danial.
Menurut Danial, pelayanan tidak cukup hanya cepat. Petugas juga harus memberikan kepastian, bersikap ramah, menjaga transparansi, dan membuka akses informasi yang mudah bagi masyarakat.
Forum tersebut menghadirkan Dr. Yanti Aneta dari Program Doktor Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo. Dian Hardiansyah dari Ditlantas Polda Gorontalo dan Azhari Fardiansyah dari Ombudsman RI turut memberikan materi.
Ketiga narasumber menekankan pentingnya standar yang jelas, terukur, mudah dipahami, dan tidak diskriminatif. Mereka juga mendorong Bapenda menyediakan mekanisme pengaduan yang responsif, bukan kotak saran yang nasibnya seperti celengan tanpa pernah dibuka.
Peserta menyampaikan kritik, saran, dan pengalaman saat mengakses pelayanan Bapenda. Tim kemudian merumuskan masukan tersebut menjadi rekomendasi untuk kantor Bapenda, Samsat, serta seluruh UPTD P3D kabupaten dan kota.
Danial meminta jajarannya menerapkan hasil forum dalam pelayanan rutin. Baginya, tanda tangan berita acara bukan garis finis, melainkan alarm agar petugas segera memperbaiki layanan.
“Kami ingin masyarakat merasakan langsung peningkatan kualitas pelayanan, baik dari aspek kemudahan, kecepatan, kepastian, transparansi maupun kenyamanan,” kata Danial.
