LIGONEWS.ID, GORONTALO – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mendatangi Pemda Kabupaten Gorontalo terkait monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran 2024.
Terinformasi ada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dialakukan Monev tersebut, salah satu dari 10 OPD tersebut yang terpantau awak media yang sedang meliput pemeriksaan kesehatan pasangan calon bupati dan wakil bupati yaitu RSUD MM Dunda Limboto.
Dari hasil penelusuran awak media, bahwa kedatangan tim KPK tersebut mengecek langsung pekerjaan atau proyek yang sementara dikerjakan di RS MM Dunda Limboto.
Memastikan kebenaran informasi tersebut, awak media langsung menemui Direktur Alaludin Lapananda, dirinya membenarkan bahwa ada kunjungan dari tim KPK RI di rumah sakit.
“Tadi itu dari KPK RI berkunjung di rumah sakit, terkait pengelolaan anggaran tahun 2024. Dalam kunjungan ini memang dibagi dua tim, dimana tim yang melakukan pemeriksaan dokumen administrasinya dilakukan di gedung madani kantor bupati dan kemudian tim yang datang di rumah sakit adalah tim yang memastikan proyek itu sementara berjalan,” ujar Lapananda.
Lapananda pun mengungkapkan, bahwa dokumen administrasi dari rumah sakit yang diserahkan ke tim KPK RI lengkap.
“Dokumen itu terkait pekerjaan di 2024, tinggal bagaimana proses pemeriksaan dokumenya dengan temuan yang dilakukan pada saat kunjungan tadi ke rumah sakit. Saya pikir ini akan semakin baik kedepan kalau KPK bekerja maksimal dalam hal pencegahan atau mengevaluasi OPD atau lembaga institusi yang melakukan pelayanan terhadap publik,” ungkapnya.
“RS MM Dunda Limboto terpilih dari sekian banyak OPD yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024. Nah kita ketahui bersama ada 10 dinas yang dipilih secara acak, secara kebetulan rumah sakit yang mereka kunjungi dan ingin diperiksa. Tadi berlangsung dengan baik dan mereka meberikan apresiasi atas progres pekerjaan di RS saat ini,” lanjutnya.
Bahkan Alaludin Lapananda menuturkan untuk saat ini pekerjaan salah satu gedung di RS progresnya diatas 34%, artinya ada progres yang baik dari pihak ketiga.
“Ruang central operasi sementara berjalan ada defiasi kalau tidak salah 0,2%. Kemarin itu dari pihak ketia baru mengajukan pembayaran uang muka dan kami sudah setujui, serta mereka saat ini sudah melakukan pekerjaan. Ada penyampaian dari pihak ketiga kepada saya, bahwa dilokasi itu ternyata banyak bekas bangunan lama bahkan ada pondasi jaman Belanda,” tuturnya.
Terakhir, Lapananda menyampaikan bahwa anggaran yang diawasi serta diperiksa KPK RI itu Rp 3,5 milar DAK untuk pengembangam gedung instalasi bedah senteral.
“Anggaran itu ingklut dengan gedung pelayanan poli klinik mata. Mereka melihat progres pekerjaanya dan itu mereka lakukan evaluasi. Sebab kita tahu bersama ini sudah masuk di bulan September. Dengan program KPK RI seperti ini bisa menjamin dana yang digelontorkan pemerintah pusat jalan dengan baik,” tandasnya.
Editor : Tim Redaksi
