LIGONEWS.ID, GORONTALO – Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo dipaparkan Syam T Ase selaku Calon Bupati dihadapan ribuan warga dalam kampanye dialogis perdana di Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Senin 14/10/2024.
Dalam orasinya, Syam menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan janji-janji yang tidak realistis kepada masyarakat. Syam mengatakan bahwa penting bagi masyarakat untuk mendapatkan janji kampanye yang sesuai dengan kapasitas APBD.
“Kami tidak ingin membuat masyarakat berkhayal dengan janji-janji yang tidak mungkin terealisasi. Kami ingin janji yang kami berikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” ujar Syam di hadapan para pendukungnya.
Menurut Syam, APBD Kabupaten Gorontalo setiap tahun berkisar pada angka Rp 1,4 triliun, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, dari jumlah tersebut, hanya sebagian yang dapat digunakan secara fleksibel.
“Dari total APBD tersebut, hanya sekitar Rp 650 miliar dari DAU dan Rp 100 miliar dari PAD yang bisa dimanfaatkan secara langsung,” jelas Syam.
Lebih lanjut, Syam menjelaskan bahwa penggunaan anggaran Rp 650 miliar diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 212 yang mengharuskan 30 persen dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Setelah pengurangan tersebut, tersisa sekitar Rp 455 miliar yang dapat dikelola untuk kebutuhan lain.
Namun, Syam juga mengungkapkan bahwa dari sisa anggaran tersebut, Kabupaten Gorontalo masih harus membayar pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 65 miliar, sehingga yang tersisa untuk operasional hanya sekitar Rp 390 miliar dan ditambah Rp. 100 miliar dari PAD.
Syam menyampaikan bahwa dari Rp 490 miliar DAU dan PAD bila dibahagi 12 bulan, maka hasilnya Rp 40,3 miliar. Dari jumlah tersebut, kata Syam, digunakan untuk membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), Honorer, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Anggaran Dana Desa (ADD) dan perlengkapan alat tulis kantor (ATK).
“Rp 40,3 miliar per bulan itu harus digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (ASN) sebesar Rp 23 miliar, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Rp 6 miliar, dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar Rp 6 miliar. Belum lagi bayar gaji honorer Rp 3 miliar lebih, belum untuk ATK (alat tulis kantor),” terang Syam.
Dengan angka tersebut, Syam mempertanyakan kemampuan APBD untuk memberikan janji-janji besar kepada masyarakat.
“Dengan angka tersebut, dari mana kita bisa menjanjikan program-program besar kepada masyarakat?” sambung Syam.
Syam menegaskan bahwa pasangan Syam-Sohidin datang untuk memberikan janji yang realistis, bukan janji yang muluk-muluk. Menurutnya, mereka lebih memilih untuk membangun harapan yang sesuai dengan kenyataan anggaran yang ada.
“Kami tidak ingin menipu rakyat dengan janji-janji manis. Jika kami mau, tentu kami bisa menjanjikan lebih banyak dari calon lainnya. Tapi, kami datang dengan kejujuran dan tekad untuk memanfaatkan APBD agar bisa dirasakan oleh seluruh rakyat, baik di desa maupun di kota,” tandas Syam.
Editor : Tim Redaksi
